Pendahuluan
Dalam dunia perekonomian, dividen sudah bukan
sesuatu yang asing untuk diketahui orang. Kita tahu bahwa dividen adalah suatu
hasil laba usaha yang dibagikan kepada pemegang saham dengan memperhatikan
banyaknya saham yang dimiliki dari masing-masing pemegang saham. Jika Wajib
Pajak memperoleh laba atau penghasilan, maka penghasilan tersebut termasuk
objek pajak. Begitu juga dengan dividen, menurut UU PPh dividen merupakan objek
pajak PPh. Namun, tidak semua dividen termasuk objek pajak, ada beberapa
dividen yang dikecualikan sebagai objek pajak dan ada juga yang dikenakan
bersifat final. Untuk lebih jelasnya penjelasan mengenai dividen akan diuraikan
di bawah ini.
Pengertian
Dividen
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh yang
termasuk objek pajak adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perpajakan.
Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g, ditegaskan pula bahwa termasuk dalam
pengertian dividen adalah:
1.
pembagian laba baik
secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2.
pembayaran kembali
karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3.
pemberian saham bonus
yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari
kapitalisasi agio saham;
4.
pembagian laba dalam
bentuk saham;
5.
pencatatan tambahan
modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6.
jumlah yang melebihi
jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena
pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7.
pembayaran kembali
seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun
yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah
akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8.
pembayaran sehubungan
dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda
laba tersebut;
9.
bagian laba sehubungan
dengan pemilikan obligasi;
10.
bagian laba yang
diterima oleh pemegang polis;
11.
pembagian berupa sisa
hasil usaha kepada anggota koperasi;
12.
pengeluaran perusahaan
untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya
perusahaan.
Jelas kita ketahui bahwa pengertian dividen mempunyai arti yang luas, pengertian diatas merupakan pengertian dividen secara formal, namun dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g ini juga menjelaskan bahwa dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.
Pajak atas Dividen
Pemberi dividen akan memotong jenis PPh dan tarif yang berbeda-beda tergantung siapa penerima dividennya. Jenis objek pajak penghasilan yang dikenakan penerima dividen adalah sebagai berikut:
1.
Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 23
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh. Dividen tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.
2. Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.
3. Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 26
Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh. Namun, apabila penerima dividen ini adalah WPLN dimana Negara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat Keterangan Domisili (COD), maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan Tax Treaty.
Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak
Pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai pengertian dividen serta dividen yang termasuk objek pajak penghasilan. Namun, UU PPh memberikan pengecualian atas dividen tertentu yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh. Dividen tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sepanjang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.
2. Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebesar 10% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.
3. Dividen Sebagai Objek Pemotongan PPh Pasal 26
Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh. Namun, apabila penerima dividen ini adalah WPLN dimana Negara domisili yang bersangkutan mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dan terdapat Surat Keterangan Domisili (COD), maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan Tax Treaty.
Dividen yang Dikecualikan dari Objek Pajak
Pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai pengertian dividen serta dividen yang termasuk objek pajak penghasilan. Namun, UU PPh memberikan pengecualian atas dividen tertentu yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1.
Dividen berasal dari
cadangan laba yang ditahan; dan
2.
Bagi perseroan terbatas,
badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
Saat terutang
Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2010 dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":
1.
untuk perusahaan yang
tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan
dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau
ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian
pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan
dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan
dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan
yang bersangkutan.
2.
untuk perusahaan yang
go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham
yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain
pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23
Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang
saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut
diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
Penutup
Pada tanggal 14 Juni 2010 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkanbahwa atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sedangkan di ayat 2 disebutkan bahwa “Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”.
Namun dalam pasal 23 ayat 4 huruf f UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bukan merupakan objek pemotongan Pajak Pasal 23.
Kasus ini menarik sekali diperdebatkan oleh praktisi perpajakan di Indonesia. Sebagian besar dari kita semua berpendapat terjadi pertentangan masalah pengenaan pajak atas sisa hasil usaha (SHU) tersebut. Namun tidak sedikit juga dari kita yang berpendapat bahwa tidak bertentangan karena yang satu bicara tentang Pasal 23 sedangkan yang satu bicara tentang Pasal 4 ayat 2.
Jika lihat dari sejarahnya, sisa hasil usaha koperasi yang yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya mulai berlaku sejak 1 Januari 1995 ketika UU No. 10 tahun 1994 diundangkan. Artinya aturan main atas kasus ini sudah sekitar 20 tahun berlaku. Selama 20 tahun tersebut, tidak ada perdebatan masalah kasus SHU ini karena hanya diatur di dalam pasal 23 ayat 4 UU PPh. Sedangkan aturan perundang-undangan baik Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dll tidak ada yang mengatur lebih lanjut. Jika Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 dianggap bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2008 seharusnya Peraturan tersebut batal demi hukum.
Referensi
Pada tanggal 14 Juni 2010 Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkanbahwa atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Sedangkan di ayat 2 disebutkan bahwa “Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”.
Namun dalam pasal 23 ayat 4 huruf f UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bukan merupakan objek pemotongan Pajak Pasal 23.
Kasus ini menarik sekali diperdebatkan oleh praktisi perpajakan di Indonesia. Sebagian besar dari kita semua berpendapat terjadi pertentangan masalah pengenaan pajak atas sisa hasil usaha (SHU) tersebut. Namun tidak sedikit juga dari kita yang berpendapat bahwa tidak bertentangan karena yang satu bicara tentang Pasal 23 sedangkan yang satu bicara tentang Pasal 4 ayat 2.
Jika lihat dari sejarahnya, sisa hasil usaha koperasi yang yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya mulai berlaku sejak 1 Januari 1995 ketika UU No. 10 tahun 1994 diundangkan. Artinya aturan main atas kasus ini sudah sekitar 20 tahun berlaku. Selama 20 tahun tersebut, tidak ada perdebatan masalah kasus SHU ini karena hanya diatur di dalam pasal 23 ayat 4 UU PPh. Sedangkan aturan perundang-undangan baik Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dll tidak ada yang mengatur lebih lanjut. Jika Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 dianggap bertentangan dengan UU No. 36 tahun 2008 seharusnya Peraturan tersebut batal demi hukum.
Referensi
1.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan
2.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
3.
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
4.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE - 30/PJ/2012 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Berupa Dividen
Sumber: http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=57
Tidak ada komentar:
Posting Komentar